RUU Sisdiknas, Menilik Komitmen Negara pada Kesejahteraan Guru

Diterbitkan pada | Rabu, 18 November 2026

Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI telah menyepakati prinsip pengaturan standar upah minimum bagi guru non-ASN. Namun, besaran upah dan sumber pendanaannya masih belum ditetapkan.

Di tengah pembahasan mengenai RUU Sisdiknas, pemerintah dan DPR juga menyepakati penataan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 2027.

Dua perkembangan ini memperlihatkan bahwa persoalan kesejahteraan guru tidak hanya menyangkut besaran penghasilan. Kepastian status kerja, cakupan perlindungan, dan sumber pembiayaan juga menentukan apakah kebijakan benar-benar menjamin hak guru.

Pertanyaannya kemudian adalah: ketika negara berjanji meningkatkan kesejahteraan guru, siapa saja yang akan dihitung dan bagaimana janji itu dibiayai?

RUU Sisdiknas dan Kesejahteraan Guru, Apa yang Perlu Disoroti?

Ada tiga pertanyaan penting untuk menilai apakah RUU Sisdiknas benar-benar dapat menjamin kesejahteraan guru: berapa penghasilan yang layak, siapa saja yang berhak menerimanya, dan siapa yang bertanggung jawab membiayainya?  

Dalam draf RUU Sisdiknas, hak guru atas penghasilan yang memenuhi penghidupan layak dan jaminan sosial telah dicantumkan. Draf tersebut juga menyebut bahwa besaran penghasilan ditetapkan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat kemahalan wilayah.  

Namun, nominal dan acuan penghitungan upahnya belum ditetapkan. Bagaimana penyesuaiannya dengan kebutuhan hidup dan perbedaan biaya hidup antarwilayah? Pertanyaan ini perlu dijawab melalui parameter yang terukur dan mekanisme penyesuaian berkala, agar istilah penghidupan layak tidak ditafsirkan secara berbeda-beda oleh setiap penyelenggara pendidikan. 

Oleh karena itu, penting untuk mencantumkan cakupan penghasilan guru di tingkat Undang-Undang agar kepastian pelaksanaannya terjamin, sehingga hak tersebut benar-benar dapat dipenuhi dan ditagih.  

Selain penghasilan, jaminan sosial dan kepastian kerja merupakan bagian penting dari kesejahteraan. Jika RUU Sisdiknas mengatur tunjangan profesi berbasis kinerja, indikatornya pun harus dirumuskan secara adil dan kontekstual di tingkat undang-undang.  

Bagi YAPPIKA-ActionAid, kesejahteraan guru merupakan bagian dari pemenuhan hak atas pendidikan yang aman, inklusif, dan berkualitas. Guru membutuhkan kondisi kerja yang layak agar dapat menjalankan peran profesionalnya, sementara murid berhak memperoleh proses belajar yang bermutu.  

Oleh karena itu, RUU Sisdiknas perlu disertai pembagian tanggung jawab yang tegas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan; alokasi anggaran yang dapat ditelusuri; serta ruang partisipasi dan mekanisme pengaduan bagi guru. Dengan begitu, kesejahteraan bukan sekadar janji kebijakan, melainkan hak yang pelaksanaannya dapat diawasi dan diperjuangkan bersama. 

Menelusuri Anggaran: Berapa Porsi Guru dalam Anggaran Pendidikan?

Anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp769,09 triliun . Namun, untuk memahami sejauh mana anggaran tersebut menjangkau kebutuhan guru, kita perlu melihat rincian alokasinya, bukan hanya angka total.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026, anggaran pendidikan mencakup berbagai komponen. Di antaranya adalah alokasi untuk Badan Gizi Nasional, tunjangan guru ASN daerah, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Beberapa pos dalam Lampiran VI Perpres tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Komponen Anggaran Pendidikan APBN 2026

Nilai (Rp Triliun)

Persentase dari Total Anggaran Pendidikan*

Total Anggaran Pendidikan

769,09

100,0%

Badan Gizi Nasional (porsi Program Makan Bergizi Gratis / MBG yang dihitung sebagai anggaran pendidikan)

223,56

29,1%

Tunjangan Guru ASN Daerah (Dana Alokasi Khusus / DAK Nonfisik)

74,76

9,7%

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

59,30

7,7%

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

56,68

7,4%

Dari tabel tersebut, alokasi untuk Badan Gizi Nasional mencapai hampir tiga kali lipat dibandingkan pos Tunjangan Guru ASN Daerah yang disalurkan melalui dana transfer pusat ke daerah (DAK Nonfisik).

Sementara itu, pos anggaran khusus untuk peningkatan upah guru non-ASN tidak tampak sebagai baris tersendiri di dalam lampiran Perpres tersebut, sehingga publik perlu menelusurinya lebih jauh ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Nota Keuangan.

Persoalan alokasi anggaran ini juga menyentuh ranah konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 30 Juli 2026, MK menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah komponen utama pendidikan dan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028.

Meski tidak membatalkan alokasi MBG pada APBN 2026, putusan MK tersebut menyatakan bahwa guru dan tenaga kependidikan merupakan komponen utama pendidikan yang wajib diprioritaskan dari mandat anggaran 20%.

Namun, tenggat waktu hingga tahun 2028 tersebut berpotensi melegitimasi pengalihan anggaran pendidikan hingga mendekati tahun 2029.

Di sisi lain, Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2027 mencatat pagu anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp820,9 triliun (20,0% dari total RAPBN), dengan Rp240,2 triliun di antaranya masih dialokasikan untuk program MBG.

Jika guru dinyatakan sebagai komponen utama pendidikan, di pos belanja mana kita dapat melihat jejak rupiah yang benar-benar sampai ke tangan mereka?

Apa Kata Rapor Pendidikan?

Rapor Pendidikan Indonesia Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian literasi dan numerasi murid SD umum mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini tidak membuktikan bahwa persoalan kesejahteraan guru menjadi penyebab penurunan tersebut, tetapi menunjukkan bahwa kualitas pendidikan perlu dibaca bersama kondisi pendidik dan sistem pendukungnya.

Berdasarkan hasil Asesmen Nasional 2025 yang tercantum dalam Rapor Pendidikan Indonesia, capaian literasi murid SD umum berada di angka 65,66%. Angka ini turun 6,15 poin dari 71,81% pada 2024. Dengan demikian, sekitar 34,34% murid belum mencapai kompetensi minimum literasi.

Pada indikator numerasi, capaian SD umum tercatat sebesar 59,45%, turun 10,13 poin dari 69,58% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, indikator kualitas pembelajaran SD umum berada di angka 63,19, turun 1,67 poin dari 64,86.

Kualitas pembelajaran dalam Rapor Pendidikan tidak hanya mengukur interaksi guru dan murid. Indikator ini juga mencakup kualitas pengelolaan pembelajaran agar sesuai dengan tujuan dan karakteristik murid.

Di sisi lain, Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045 menyoroti persoalan ketersediaan dan pemerataan guru. Dokumen tersebut memperkirakan sekitar 60 ribu guru pensiun setiap tahun. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan jumlah guru yang tersedia tetap mencukupi dan tersebar secara lebih merata di berbagai jenjang serta wilayah.

Persoalan peningkatan kompetensi guru pun belum selesai. Data yang dirujuk dalam Peta Jalan Pendidikan menunjukkan bahwa pada 2023, baru 52,69% tenaga pendidik dan kependidikan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi. Materi pelatihan juga dinilai belum selalu sesuai dengan kebutuhan guru, terutama dalam penguasaan materi pelajaran dan keterampilan pedagogis.

Data-data tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pendidikan tidak berdiri sendiri. Kualitas pembelajaran, pemerataan guru, kesempatan mengikuti pelatihan, dan kesejahteraan pendidik merupakan bagian dari persoalan sistem yang saling berkaitan.

Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa upah guru secara langsung menentukan skor literasi atau numerasi murid. Namun, mutu pendidikan juga tidak adil jika seluruh bebannya diletakkan di pundak guru, sementara pendapatan, jaminan sosial, dan kepastian kerja mereka belum terpenuhi.

Peta Jalan Pendidikan 2025–2045: Apa yang Sudah Dijanjikan Negara?

Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045 yang disusun Kementerian PPN/Bappenas dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat bagaimana pemerintah merencanakan pengelolaan dan pengembangan guru dalam jangka panjang.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah data dan distribusi guru. Ketika puluhan ribu guru diperkirakan pensiun setiap tahun, pemerintah membutuhkan perencanaan yang mampu memperkirakan kebutuhan tenaga pendidik, memastikan penggantian guru, dan mengurangi ketimpangan distribusi antardaerah.

Peta jalan tersebut juga menempatkan pengembangan kompetensi sebagai agenda penting. Pelatihan guru perlu berangkat dari kebutuhan nyata di ruang kelas, bukan sekadar mengejar jumlah peserta atau memenuhi target administratif.

Di sisi lain, komitmen mengenai kesejahteraan perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat diukur. Pendapatan layak, jaminan sosial, kepastian kerja, dan kesempatan pengembangan profesional semestinya dapat dirasakan oleh guru dengan beragam status dan kondisi wilayah.

Dengan demikian, keberhasilan peta jalan pendidikan tidak cukup dinilai dari tersusunnya strategi. Publik juga perlu mengetahui siapa yang menjadi sasaran, kapan program dilaksanakan, berapa anggarannya, dan bagaimana hasilnya diukur.

Fakta di Sekolah Dampingan YAPPIKA-ActionAid

Di wilayah dampingan YAPPIKA-ActionAid, penguatan kualitas pendidikan berjalan bersama upaya memperbaiki lingkungan belajar dan memperkuat kapasitas guru.

Sejak 2016, Program Sekolah Aman telah mendukung 104 sekolah di delapan kabupaten. Lebih dari 17.000 siswa telah merasakan manfaat program, sementara 209 ruang kelas diperbaiki agar kembali layak dan aman digunakan untuk belajar.

Dalam penguatan pembelajaran, pengalaman di Bima dan Sumba menunjukkan bahwa dukungan terhadap guru dapat berjalan beriringan dengan perubahan praktik belajar di kelas.

Di Bima, sebanyak 81 guru mengikuti pelatihan. Sebanyak 29 di antaranya telah menerapkan inovasi kegiatan belajar-mengajar literasi dan numerasi. Data program mencatat jumlah siswa yang belum lancar membaca turun dari sekitar 80% menjadi 35%.

Di Sumba Barat dan Sumba Tengah, 62 guru dilatih dan menerapkan metode literasi inovatif. Jumlah siswa yang belum bisa membaca turun dari 45% menjadi 12% pada Desember 2025.

Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama guru, komunitas sekolah, mitra lokal, dan berbagai pihak yang mendukung program. Angka-angka itu tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pelatihan guru sendirian menyebabkan perubahan kemampuan membaca. Namun, pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya dukungan yang sesuai dengan kebutuhan guru dan konteks sekolah.

Praktik baik semacam ini juga perlu dibaca bersama kebijakan nasional. Guru membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, tetapi mereka juga membutuhkan kondisi kerja yang memungkinkan proses belajar berlangsung secara berkelanjutan.

Apa yang Perlu Diperjuangkan dalam RUU Sisdiknas?

Pembahasan RUU Sisdiknas perlu menghasilkan jaminan kesejahteraan guru yang dapat diperiksa dan dirasakan oleh seluruh guru. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu terus dikawal dalam proses penyusunan kebijakan.

Pertama, pemerintah perlu membuka data dasar guru secara terpilah menurut status kepegawaian, wilayah, dan tingkat kesejahteraan. Data yang terbuka akan membantu publik mengetahui siapa yang telah memperoleh perlindungan dan siapa yang masih tertinggal.

Kedua, alokasi anggaran pendidikan perlu dapat ditelusuri hingga ke pemenuhan hak pendidik dan tenaga kependidikan. Besarnya anggaran pendidikan tidak otomatis menjelaskan seberapa jauh kebutuhan guru telah dipenuhi.

Ketiga, kebijakan perlu menjamin pendapatan layak, jaminan sosial, dan kepastian kerja bagi guru, tanpa membedakan status yang membuat sebagian kelompok kehilangan perlindungan. Selain itu, kebijakan juga perly memuat penyesuaian pendapatan guru yang bertugas di wilayah sulit, misalnya daerah terluar, terdepan, tertinggal, serta wilayah dengan kendala geografis lainnya. 

Keempat, guru dan masyarakat perlu memperoleh ruang partisipasi yang bermakna dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Mereka bukan hanya penerima kebijakan, melainkan pihak yang mengalami langsung dampak dari setiap keputusan.

Masyarakat juga dapat ikut mengawal kebijakan pendidikan. Anda dapat melihat data sekolah dan daerah melalui Rapor Pendidikan Kemendikdasmen, mengikuti perkembangan pembahasan RUU Sisdiknas, serta menyampaikan aspirasi kepada Komisi X DPR RI.

memperjuangkan kesejahteraan guru merupakan bagian dari upaya memastikan hak anak atas pendidikan yang aman, inklusif, dan berkualitas. Anda dapat ikut mendukung kerja-kerja tersebut bersama YAPPIKA-ActionAid lewat donasi melalui Program Sekolah Aman. Dengan begitu, Anda menjadi bagian dari YAPPIKA-ActionAid dalam mengawal hak belajar anak di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan.