Diterbitkan pada | Rabu, 18 November 2026
Panitia Kerja (Panja) RUU
Sisdiknas Komisi X DPR RI telah menyepakati prinsip pengaturan standar upah
minimum bagi guru non-ASN. Namun, besaran upah dan sumber pendanaannya masih belum
ditetapkan.
Di tengah pembahasan mengenai
RUU Sisdiknas, pemerintah dan DPR juga menyepakati penataan status Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu
secara bertahap mulai 2027.
Dua perkembangan ini
memperlihatkan bahwa persoalan kesejahteraan guru tidak hanya menyangkut
besaran penghasilan. Kepastian status kerja, cakupan perlindungan, dan sumber
pembiayaan juga menentukan apakah kebijakan benar-benar menjamin hak guru.
Pertanyaannya kemudian
adalah: ketika negara berjanji meningkatkan kesejahteraan guru, siapa saja yang
akan dihitung dan bagaimana janji itu dibiayai?
Ada tiga pertanyaan
penting untuk menilai apakah RUU Sisdiknas benar-benar dapat menjamin
kesejahteraan guru: berapa penghasilan yang layak, siapa saja yang berhak
menerimanya, dan siapa yang bertanggung jawab membiayainya?
Dalam draf RUU Sisdiknas, hak guru atas penghasilan yang memenuhi
penghidupan layak dan jaminan sosial telah dicantumkan. Draf tersebut juga
menyebut bahwa besaran penghasilan ditetapkan pemerintah pusat dengan
mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat kemahalan
wilayah.
Namun, nominal dan acuan
penghitungan upahnya belum ditetapkan. Bagaimana penyesuaiannya dengan
kebutuhan hidup dan perbedaan biaya hidup antarwilayah? Pertanyaan ini perlu
dijawab melalui parameter yang terukur dan mekanisme penyesuaian berkala, agar
istilah penghidupan layak tidak ditafsirkan secara berbeda-beda oleh setiap
penyelenggara pendidikan.
Oleh karena itu, penting
untuk mencantumkan cakupan penghasilan guru di tingkat Undang-Undang agar
kepastian pelaksanaannya terjamin, sehingga hak tersebut benar-benar dapat
dipenuhi dan ditagih.
Selain penghasilan,
jaminan sosial dan kepastian kerja merupakan bagian penting dari kesejahteraan.
Jika RUU Sisdiknas mengatur tunjangan profesi berbasis kinerja, indikatornya
pun harus dirumuskan secara adil dan kontekstual di tingkat undang-undang.
Bagi YAPPIKA-ActionAid,
kesejahteraan guru merupakan bagian dari pemenuhan hak atas pendidikan yang
aman, inklusif, dan berkualitas. Guru membutuhkan kondisi kerja yang layak agar
dapat menjalankan peran profesionalnya, sementara murid berhak memperoleh
proses belajar yang bermutu.
Oleh karena itu, RUU
Sisdiknas perlu disertai pembagian tanggung jawab yang tegas antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan; alokasi anggaran yang
dapat ditelusuri; serta ruang partisipasi dan mekanisme pengaduan bagi guru.
Dengan begitu, kesejahteraan bukan sekadar janji kebijakan, melainkan hak yang
pelaksanaannya dapat diawasi dan diperjuangkan bersama.
Anggaran pendidikan 2026
sebesar Rp769,09 triliun . Namun, untuk memahami sejauh mana anggaran tersebut
menjangkau kebutuhan guru, kita perlu melihat rincian alokasinya, bukan hanya
angka total.
Menurut Peraturan
Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026,
anggaran pendidikan mencakup berbagai komponen. Di antaranya adalah alokasi
untuk Badan Gizi Nasional, tunjangan guru ASN daerah, Bantuan Operasional
Satuan Pendidikan, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Beberapa pos dalam
Lampiran VI Perpres tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
|
Komponen
Anggaran Pendidikan APBN 2026 |
Nilai
(Rp Triliun) |
Persentase
dari Total Anggaran Pendidikan* |
|
Total
Anggaran Pendidikan |
769,09 |
100,0% |
|
Badan Gizi Nasional (porsi Program Makan
Bergizi Gratis / MBG yang dihitung sebagai anggaran pendidikan) |
223,56 |
29,1% |
|
Tunjangan Guru ASN Daerah (Dana Alokasi
Khusus / DAK Nonfisik) |
74,76 |
9,7% |
|
Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
(BOSP) |
59,30 |
7,7% |
|
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
(Kemendikdasmen) |
56,68 |
7,4% |
Dari tabel tersebut, alokasi untuk Badan Gizi Nasional mencapai hampir tiga
kali lipat dibandingkan pos Tunjangan Guru ASN Daerah yang disalurkan melalui
dana transfer pusat ke daerah (DAK Nonfisik).
Sementara itu, pos
anggaran khusus untuk peningkatan upah guru non-ASN tidak tampak sebagai baris
tersendiri di dalam lampiran Perpres tersebut, sehingga publik perlu
menelusurinya lebih jauh ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Nota Keuangan.
Persoalan alokasi
anggaran ini juga menyentuh ranah konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 30 Juli 2026, MK
menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah komponen utama
pendidikan dan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada
APBN 2028.
Meski tidak membatalkan
alokasi MBG pada APBN 2026, putusan MK tersebut menyatakan bahwa guru dan
tenaga kependidikan merupakan komponen utama pendidikan yang wajib
diprioritaskan dari mandat anggaran 20%.
Namun, tenggat waktu
hingga tahun 2028 tersebut berpotensi melegitimasi pengalihan anggaran
pendidikan hingga mendekati tahun 2029.
Di sisi lain, Buku II
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2027 mencatat pagu anggaran
pendidikan direncanakan sebesar Rp820,9 triliun (20,0% dari total RAPBN),
dengan Rp240,2 triliun di antaranya masih dialokasikan untuk program MBG.
Jika guru dinyatakan
sebagai komponen utama pendidikan, di pos belanja mana kita dapat melihat jejak
rupiah yang benar-benar sampai ke tangan mereka?
Rapor Pendidikan
Indonesia Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian literasi dan numerasi murid SD
umum mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini tidak
membuktikan bahwa persoalan kesejahteraan guru menjadi penyebab penurunan
tersebut, tetapi menunjukkan bahwa kualitas pendidikan perlu dibaca bersama
kondisi pendidik dan sistem pendukungnya.
Berdasarkan hasil Asesmen
Nasional 2025 yang tercantum dalam Rapor Pendidikan Indonesia, capaian literasi
murid SD umum berada di angka 65,66%. Angka ini turun 6,15 poin dari 71,81%
pada 2024. Dengan demikian, sekitar 34,34% murid belum mencapai kompetensi
minimum literasi.
Pada indikator numerasi,
capaian SD umum tercatat sebesar 59,45%, turun 10,13 poin dari 69,58% pada
tahun sebelumnya. Sementara itu, indikator kualitas pembelajaran SD umum berada
di angka 63,19, turun 1,67 poin dari 64,86.
Kualitas pembelajaran
dalam Rapor Pendidikan tidak hanya mengukur interaksi guru dan murid. Indikator
ini juga mencakup kualitas pengelolaan pembelajaran agar sesuai dengan tujuan
dan karakteristik murid.
Di sisi lain, Peta Jalan
Pendidikan Indonesia 2025–2045 menyoroti persoalan ketersediaan dan pemerataan
guru. Dokumen tersebut memperkirakan sekitar 60 ribu guru pensiun setiap tahun.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan jumlah guru yang
tersedia tetap mencukupi dan tersebar secara lebih merata di berbagai jenjang
serta wilayah.
Persoalan peningkatan
kompetensi guru pun belum selesai. Data yang dirujuk dalam Peta Jalan
Pendidikan menunjukkan bahwa pada 2023, baru 52,69% tenaga pendidik dan
kependidikan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi. Materi pelatihan juga
dinilai belum selalu sesuai dengan kebutuhan guru, terutama dalam penguasaan
materi pelajaran dan keterampilan pedagogis.
Data-data tersebut
memperlihatkan bahwa tantangan pendidikan tidak berdiri sendiri. Kualitas
pembelajaran, pemerataan guru, kesempatan mengikuti pelatihan, dan
kesejahteraan pendidik merupakan bagian dari persoalan sistem yang saling
berkaitan.
Kita tidak bisa
menyimpulkan bahwa upah guru secara langsung menentukan skor literasi atau
numerasi murid. Namun, mutu pendidikan juga tidak adil jika seluruh bebannya
diletakkan di pundak guru, sementara pendapatan, jaminan sosial, dan kepastian
kerja mereka belum terpenuhi.
Peta Jalan Pendidikan
Indonesia 2025–2045 yang disusun Kementerian PPN/Bappenas dapat digunakan
sebagai tolok ukur untuk melihat bagaimana pemerintah merencanakan pengelolaan
dan pengembangan guru dalam jangka panjang.
Salah satu persoalan yang
disoroti adalah data dan distribusi guru. Ketika puluhan ribu guru diperkirakan
pensiun setiap tahun, pemerintah membutuhkan perencanaan yang mampu
memperkirakan kebutuhan tenaga pendidik, memastikan penggantian guru, dan
mengurangi ketimpangan distribusi antardaerah.
Peta jalan tersebut juga
menempatkan pengembangan kompetensi sebagai agenda penting. Pelatihan guru perlu berangkat dari kebutuhan nyata di ruang
kelas, bukan sekadar mengejar jumlah peserta atau memenuhi target
administratif.
Di sisi lain, komitmen
mengenai kesejahteraan perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat diukur.
Pendapatan layak, jaminan sosial, kepastian kerja, dan kesempatan pengembangan
profesional semestinya dapat dirasakan oleh guru dengan beragam status dan
kondisi wilayah.
Dengan demikian,
keberhasilan peta jalan pendidikan tidak cukup dinilai dari tersusunnya
strategi. Publik juga perlu mengetahui siapa yang menjadi sasaran, kapan
program dilaksanakan, berapa anggarannya, dan bagaimana hasilnya diukur.
Di wilayah dampingan
YAPPIKA-ActionAid, penguatan kualitas pendidikan berjalan bersama upaya
memperbaiki lingkungan belajar dan memperkuat kapasitas guru.
Sejak 2016, Program Sekolah Aman telah mendukung 104 sekolah di delapan kabupaten.
Lebih dari 17.000 siswa telah merasakan manfaat program, sementara 209 ruang
kelas diperbaiki agar kembali layak dan aman digunakan untuk belajar.
Dalam penguatan
pembelajaran, pengalaman di Bima dan Sumba menunjukkan bahwa dukungan terhadap
guru dapat berjalan beriringan dengan perubahan praktik belajar di kelas.
Di Bima, sebanyak 81 guru
mengikuti pelatihan. Sebanyak 29 di antaranya telah menerapkan inovasi kegiatan belajar-mengajar literasi dan numerasi. Data program mencatat
jumlah siswa yang belum lancar membaca turun dari sekitar 80% menjadi 35%.
Di Sumba Barat dan Sumba
Tengah, 62 guru dilatih dan menerapkan metode literasi inovatif. Jumlah siswa
yang belum bisa membaca turun dari 45% menjadi 12% pada Desember 2025.
Capaian tersebut
merupakan hasil kerja bersama guru, komunitas sekolah, mitra lokal, dan
berbagai pihak yang mendukung program. Angka-angka itu tidak dapat digunakan
untuk menyimpulkan bahwa pelatihan guru sendirian menyebabkan perubahan
kemampuan membaca. Namun, pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya
dukungan yang sesuai dengan kebutuhan guru dan konteks sekolah.
Praktik baik semacam ini
juga perlu dibaca bersama kebijakan nasional. Guru membutuhkan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi, tetapi mereka juga membutuhkan kondisi kerja yang
memungkinkan proses belajar berlangsung secara berkelanjutan.
Pembahasan RUU Sisdiknas
perlu menghasilkan jaminan kesejahteraan guru yang dapat diperiksa dan
dirasakan oleh seluruh guru. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu terus
dikawal dalam proses penyusunan kebijakan.
Pertama, pemerintah perlu
membuka data dasar guru secara terpilah menurut status kepegawaian, wilayah,
dan tingkat kesejahteraan. Data yang terbuka akan membantu publik mengetahui
siapa yang telah memperoleh perlindungan dan siapa yang masih tertinggal.
Kedua, alokasi anggaran
pendidikan perlu dapat ditelusuri hingga ke pemenuhan hak pendidik dan tenaga
kependidikan. Besarnya anggaran pendidikan tidak otomatis menjelaskan seberapa
jauh kebutuhan guru telah dipenuhi.
Ketiga, kebijakan perlu menjamin pendapatan
layak, jaminan sosial, dan kepastian kerja bagi guru, tanpa membedakan status
yang membuat sebagian kelompok kehilangan perlindungan. Selain
itu, kebijakan juga perly memuat penyesuaian pendapatan guru yang
bertugas di wilayah sulit, misalnya daerah terluar, terdepan, tertinggal, serta
wilayah dengan kendala geografis lainnya.
Keempat, guru dan
masyarakat perlu memperoleh ruang partisipasi yang bermakna dalam pembahasan
RUU Sisdiknas. Mereka bukan hanya penerima kebijakan, melainkan pihak yang
mengalami langsung dampak dari setiap keputusan.
Masyarakat juga dapat
ikut mengawal kebijakan pendidikan. Anda dapat melihat data sekolah dan daerah
melalui Rapor Pendidikan Kemendikdasmen, mengikuti perkembangan pembahasan RUU Sisdiknas,
serta menyampaikan aspirasi kepada Komisi X DPR RI.
memperjuangkan
kesejahteraan guru merupakan bagian dari upaya memastikan hak anak atas
pendidikan yang aman, inklusif, dan berkualitas. Anda dapat ikut mendukung
kerja-kerja tersebut bersama YAPPIKA-ActionAid lewat donasi melalui Program Sekolah Aman. Dengan begitu, Anda
menjadi bagian dari YAPPIKA-ActionAid dalam mengawal hak belajar anak di
wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan.