Kader Posyandu di Wonosobo: Mengelola Buku KIA hingga Kebun Gizi

Sebanyak 40 kader posyandu di empat desa dampingan Program Desa Sehat YAPPIKA-ActionAid di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, belajar memantau ibu hamil, mengisi buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), mengelola kebun gizi, dan menyuarakan kebutuhan desa mereka sejak 2024.

Kader posyandu adalah warga desa yang bekerja bersama pemerintah desa dan tenaga kesehatan untuk menghadirkan layanan kesehatan ibu dan anak di desanya. Di Wonosobo, mereka menjadi bagian dari Program Desa Sehat yang dijalankan YAPPIKA-ActionAid bersama KITA INSTITUTE.

Apa Peran Kader Posyandu dalam Program Desa Sehat di Wonosobo?

Dalam Program Desa Sehat, kader posyandu bekerja bersama pemerintah desa dan tenaga kesehatan sebagai pihak yang berkewajiban menghadirkan layanan kesehatan bagi ibu hamil, balita, remaja, dan keluarga.

Di empat desa dampingan di Wonosobo, kader posyandu telah mampu mendata ibu hamil, mengisi buku KIA, memberi edukasi saat posyandu, menyelenggarakan kelas ibu hamil, serta mengelola kebun gizi.

Program ini berjalan di Desa Sikunang dan Campursari, Kecamatan Kejajar, serta Desa Lamuk dan Purwojiwo, Kecamatan Kalikajar. Sebagai mitra lokal, KITA INSTITUTE ikut mendampingi program di lapangan, termasuk ikut memantau seluruh kegiatan posyandu.

Bagaimana Kader Posyandu di Wonosobo Meningkatkan Kapasitasnya?

Program Desa Sehat memberi penguatan kapasitas kepada 10 kader di setiap desa, sehingga totalnya 40 kader di empat desa. Penguatan kapasitas ini berfokus pada pemantauan ibu hamil, terutama tentang pendataan dan pemahaman cara mengisi buku KIA.

Apa yang menjadi fokus penguatan ini tidak ditentukan oleh pihak luar, melainkan permintaan dari kader itu sendiri. Sebab, warga itu sendirilah yang betul-betul memahami apa yang mereka butuhkan.

Meski begitu, partisipasi tidak lantas mengorbankan kompetensi. Sebab, terdapat uji kompetensi kader yang diselenggarakan Puskesmas Kalikajar 2 pada Agustus 2024. Di desa Lamuk dan Purwojiwo terdapat 12 kader lolos uji kompetensi, sementara di Desa Campursari dan Lamuk terdapat 20 kader dinyatakan lolos.

Pendataan Ibu Hamil oleh Kader Posyandu: Dari Buku KIA Sampai Data Terpadu?

Kader dan bidan desa telah mampu mengelola data ibu hamil dan balita secara rutin dengan cukup baik. Di Desa Sikunang dan Campursari, Kecamatan Kejajar, data pemantauan ibu hamil sudah mulai terintegrasi. Meski belum dikelola oleh pemerintah desa, data itu sudah mulai bisa diakses oleh kader, bidan, puskesmas, dan pemerintah desa.

Kecamatan Kejajar menjadi salah satu kecamatan yang telah menjalankan Integrasi Layanan Primer (ILP) Posyandu, suatu model transformasi pelayanan kesehatan yang memperluas cakupan Posyandu, mulai dari balita, anak pra-sekolah, remaja, dan ibu hamil/menyusui.

Setiap bulan, pendataan dari kegiatan ILP akan langsung terintegrasi dengan data puskesmas yang terkoneksi melalui google spreadsheet. Dengan begitu, kesehatan ibu dan anak menjadi lebih terpantau.

Bagaimana Kader Posyandu Mendampingi Ibu Hamil di Wonosobo?

Kader posyandu di Wonosobo mendampingi ibu hamil dengan cara yang sederhana tetapi konsisten, mulai dari mencatat kondisi ibu hamil bersama bidan desa, mengajak ibu hamil dan keluarga hadir di kelas ibu hamil, hingga memastikan ibu hamil berisiko tinggi sampai ke fasilitas kesehatan.

Semuanya bermula dari pendataan. Dari catatan itu, kader menjaga agar ibu hamil tetap terhubung dengan layanan. Sebagian besar ibu hamil di empat desa sudah rutin mengikuti kelas ibu hamil dan memeriksakan kehamilannya.

Bagi ibu hamil yang belum bisa datang karena berada di wilayah yang jauh dari desa, kader dan bidan desa tetap menghubungi mereka melalui grup WhatsApp dan pesan pribadi.

Untuk ibu hamil berisiko tinggi, pendampingan berlanjut sampai rujukan oleh bidan desa. Sementara itu, pendataannya tetap dikelola oleh kader posyandu.

Baca Juga: Kunjungan Sekretariat Wakil Presiden ke Desa Sikunang.

Bagaimana Praktik Serupa Berjalan di Kabupaten Jember?

Program Desa Sehat juga menguatkan kader posyandu di 10 desa dan 8 kelurahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sebanyak 213 kader di 176 posyandu didampingi sejak Juli 2022 hingga Februari 2024. Di lapangan, program berjalan bersama mitra lokal YPSM Jember.

Sebanyak 213 kader posyandu di 176 posyandu dikuatkan kapasitasnya dan bekerja bersama empat puskesmas di wilayah program. Hasilnya terlihat pada hal-hal yang kini bisa mereka kerjakan sendiri:

• 110 kader mampu mengelola pemberian makanan tambahan (PMT) bagi keluarga.
• 23 kader menjadi pengurus Rumah Desa Sehat di 10 desa.
• 176 posyandu memakai alat ukur tumbuh kembang standar
• 29.533 data balita masuk ke platform e-PPGBM milik Kementerian Kesehatan.
• Angka stunting balita di wilayah program turun dari 9,25% menjadi 7,18%

Mayoritas kader (59%) mengaku kemampuan mereka bertambah: memberi edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui beserta keluarganya, mendata keluarga, berbicara di depan umum, hingga merencanakan anggaran kesehatan desa. Dengan begitu, peran kader posyandu pun tidak lagi berhenti di meja timbang.

Sama seperti di Wonosobo, kader dan warga juga merawat kebun gizi, yaitu 36 kebun komunal dan 129 kebun di pekarangan rumah. Panennya sampai ke 378 rumah tangga, terdiri atas 174 keluarga dengan ibu hamil dan 204 keluarga dengan balita. Dengan begitu, kebun gizi menjadi cara sederhana agar kebutuhan gizi keluarga tidak melulu bergantung pada bantuan.

Baca Juga: Desa Sehat Pecoro: Perjuangan Ibu Yani Melawan Stunting

Mengapa Pemberdayaan Kader Posyandu Penting?

Program Desa Sehat memakai Human Rights Based Approach (HRBA) atau pendekatan berbasis hak sebagai landasannya. Hal ini mengemuka menjadi empat pilar: pemberdayaan warga, solidaritas komunitas, kampanye dan advokasi, serta alternatif layanan yang dapat direplikasi. Di Wonosobo, kader posyandu terlihat di keempatnya:

·        Pemberdayaan warga: penguatan kader diberikan sesuai kebutuhan dan permintaan kader.

·        Solidaritas komunitas: kader dan bidan menggerakkan ibu hamil, suami, dan keluarga untuk mengikuti kelas ibu hamil.

·        Kampanye dan advokasi: kader posyandu ikut menyampaikan aspirasi dalam pra rembuk dan rembuk stunting.

·        Alternatif layanan yang dapat direplikasi: kelas ibu hamil dan kebun gizi.

ActionAid, jaringan tempat YAPPIKA-ActionAid bergabung, memaknai pemberdayaan sebagai proses yang menumbuhkan kesadaran kritis warga atas relasi kuasa serta memperkuat kekuatan individu dan kolektifnya untuk menuntut hak.

FAQ (Pertanyaan yang sering diajukan tentang kader posyandu )

Apa itu kader posyandu dan berapa yang didampingi Program Desa Sehat di Wonosobo?

Kader posyandu adalah warga desa yang bekerja bersama pemerintah desa dan tenaga kesehatan untuk menghadirkan layanan kesehatan ibu dan anak. Program Desa Sehat YAPPIKA-ActionAid bersama KITA INSTITUTE menguatkan 40 kader di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yakni 10 kader di tiap desa, pada program Maret 2024 hingga Februari 2025.

Apa saja yang dipelajari kader posyandu di Wonosobo?

Kader memperdalam pemantauan ibu hamil, terutama pendataan dan cara mengisi buku KIA. Materinya diberikan atas permintaan para kader sendiri. Pada Agustus 2024, Puskesmas Kalikajar 2 menyelenggarakan uji kompetensi kader: 12 kader di Desa Lamuk dan Purwojiwo serta 20 kader di Desa Campursari dan Lamuk dinyatakan lolos.

Bagaimana kader membantu ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan?

Kader dan bidan desa mengajak ibu hamil hadir ke kelas ibu hamil, termasuk lewat grup WhatsApp dan pesan pribadi. Dari 176 ibu hamil di empat desa dampingan pada Maret–Desember 2024, 142 (81%) rutin mengikuti kelas dan memeriksakan kehamilan.

Transformasi Layanan Kesehatan Berbasis Pemberdayaan

Kesehatan ibu dan anak di desa dijaga oleh warga yang mau belajar, mencatat, dan bersuara. Di Wonosobo, 40 kader posyandu sudah menunjukkannya: mereka mendata ibu hamil, mengisi buku KIA, dan merawat kebun gizi.

Keberhasilan para kader dalam mengintegrasikan data pemantauan dan lolos uji kompetensi menjadi bukti nyata bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kunci dalam mewujudkan layanan publik yang inklusif serta berkelanjutan di tingkat desa.